KONTENBERITA.COM – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebutkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencatat surplus sebesar Rp131,8 triliun per Februari 2023 atau setara dengan 0,63 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Surplus APBN berasal dari realisasi pendapatan negara yang jauh lebih besar, yakni Rp419,6 triliun dibanding capaian belanja negara yang senilai Rp287,8 triliun.
“APBN masih surplus secara total dengan keseimbangan primer yang juga surplus sebesar Rp182,2 triliun,” ucap Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2023 di Jakarta, Selasa 14 Maret 2023.
ADVERTISEMENT
Baca Juga:
PPN 12 Persen Hanya untuk Barang Mewah, Begini Respons Masyarakat Terkait Keputusan Prabowo Subianto
Kementerian Keuangan di Bawah Presiden Prabowo Subianto Dinilai Bisa Buat Fiskal Negara Terjaga
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dengan kondisi APBN yang kuat akibat surplus tersebut, ia menegaskan kas negara akan tetap solid menjaga pemulihan dan momentum transformasi ekonomi.
Konten artikel ini dikutip dari media online Jazirahnews.com, salah satu portal berita ekonomi dan bisnis terbaik di Indonesia.
Secara perinci, pendapatan negara tercatat tumbuh 38,7 persen dibanding periode sama tahun lalu (year-on-year/yoy) dari Rp156,7 triliun atau mencapai 17 persen dari alokasi Rp2.463 triliun.
Baca Juga:
Termasuk Arah Kebijakan FED yang Penuh Ketidakpastian, Indonesia Hadapi Beberapa Risiko Global
Menkeu Sri Mulyani Bertemu Bilateral dengan Presiden European Investment Bank, Ini yang Dibahas
Realisasi tersebut terdiri dari penerimaan perpajakan yang tumbuh 30,1 persen (yoy) menjadi sebesar Rp333,2 triliun serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) senilai Rp86,4 triliun atau melonjak 86,6 persen (yoy).
Kuatnya pertumbuhan penerimaan perpajakan berasal dari realisasi penerimaan pajak yang melonjak 40,4 persen (yoy) menjadi Rp280 triliun, meski realisasi kepabeanan dan cukai menurun 6,1 persen (yoy) menjadi Rp53,3 triliun.
Sementara itu, Menkeu mengungkapkan realisasi belanja negara berhasil tumbuh 1,8 persen (yoy) dari sebesar Rp127,2 triliun menjadi senilai Rp287,8 triliun atau setara dengan 9,4 persen pagu anggaran yang senilai Rp3.061,2 triliun.
Belanja negara meliputi belanja pemerintah pusat yang tumbuh 6 persen (yoy) menjadi Rp182,6 triliun serta transfer ke daerah Rp105,2 triliun atau terkontraksi 4,8 persen (yoy).
Baca Juga:
Menkeu Sri Mulyani Lapor ke Kejagung, KPK Naikkan Status Dugaan Korupsi LPEI ke Tingkat Penyidikan
Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.
Menkeu Sri Mulyani Gelar Pertemuan dengan Sekjen OECD, Mathias Cormann, Hal Ini yang Dibahas
Adapun belanja pemerintah pusat terdiri dari realisasi belanja kementerian/lembaga (k/l) sebesar Rp76,4 triliun atau turun 2,8 persen (yoy) serta belanja non k/l Rp106,2 triliun atau meningkat 13,4 persen (yoy).
Dengan demikian, ia menyebutkan terdapat realisasi pembiayaan anggaran sebesar Rp182,2 triliun atau merupakan 30,5 persen dari target Rp598,2 triliun.
“Pembiayaan anggaran ini untuk menyikapi kondisi dari dunia dan tren kenaikan suku bunga yang harus kami antisipasi,” ungkap dia.***
