Bebaskan Anak DPR Penganiaya Pacar hingga Tewas, 3 Hakim PN Surabaya Dilaporkan ke Komisi Yudisial

Avatar photo

- Pewarta

Senin, 29 Juli 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Fraksi PKB DPR RI Edward Tannur. (Dok. Dpr.go.id)

Anggota Fraksi PKB DPR RI Edward Tannur. (Dok. Dpr.go.id)

KONTENNEWS.COM – Vonis bebas yang terima oleh Gregorius Ronald Tannur (GRT), anak Anggota Fraksi PKB DPR RI Edward Tannur, dalam perkara pembunuhan terhadap Dini Sera Afriyanti (29) kini kian memanas.

Pasalnya, kini Keluarga Dini Sera Afrianti melaporkan tiga majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya ke Komisi Yudisial (KY).

Dimana, ketiganya yakni Hakim Ketua Erintuah Damanik dan dua hakim anggota Mangapul dan Heru Hanindyo.

Pengacara keluarga Dini, Dimas Yemahura berharap dengan dilayangkan laporan tersebut, KY dapat mempertimbangkan.

Dalam melakukan pemeriksaan dan penindakan terhadap tiga hakim PN Surabaya itu.

“Kami melaporkan ke KY atas tiga majelis hakim yang melakukan pemeriksaan perkara terhadap GRT.”

“Yang kita tahu bersama sudah diputus bebas,” ujarnya Dimas di Jakarta, Senin, 29, Juli 2024.

Selain itu, Dimas mengatakan saat melaporkan ketiganya pihaknya membawa sejumlah barang bukti.

Seperti, surat dakwaan yang berisi hasil visum Dini hingga dokumen pendukung lainnya.

Tidak Ada Niat Tersangka Pelaku untuk Bawa Korban ke Rumah Sakit

“Kami menunjukkan dalam surat dakwaan itu bahwa tidak ada niat dari tersangka GRT untuk membawa korban ke rumah sakit.”

Baca Juga:

ASEAN 2045: Prabowo Perkuat Komitmen Integrasi Kawasan di KTT ke-46

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Drama di Balik Sidang Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, KPK Belum Putuskan Periksa Firli Bahuri

Secarik Ijazah Menjadi Medan Politik yang Absurd di Di Tengah Pusaran Hoaks dan Gugatan Hukum,

“Sebagaimana yang dijadikan pertimbangan hakim dari PN Surabaya untuk memutus bebas tersangka GRT,” pungkasnya.

Diketahui, Pengadilan Negeri (PN) Surabaya telah menjatuhkan vonis bebas terhadap Gregorius Ronald Tannur (GRT), anak Anggota Fraksi PKB DPR RI Edward Tannur, dalam perkara pembunuhan terhadap Dini Sera Afriyanti (29).

Pada amar putusannya, Ketua Majelis Hakim, Erintuah Damanik menyatakan jika terdakwa Gregorius Ronald Tannur tidak terbukti bersalah.

Sehingga, lanjutnya Tannur dibebaskan dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

“Membebaskan terdakwa Gregorius Ronald Tannur dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum,” kata Hakim Erintuah di ruang sidang Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu, 24 Juli 2024.

Komisi Yudisial (KY) Juga memberikan tanggapan terkait Majelis Hakim PN Surabaya yan̈g memvonis bebas.

Vonis benas terhadap Gregorius Ronald Tannur (GRT), anak Anggota Fraksi PKB DPR RI Edward Tannur terjadi dalam perkara pembunuhan terhadap Dini Sera Afriyanti (29).

Dimana sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah menuntut Tannur hukuman 12 tahun pidana penjara dan membayar restitusi pada keluarga korban atau ahli waris senilai Rp 263,6 juta subsider 6 bulan.

Tanggapan Komisi Yudisial atas Vonis Bebas Hakim PN Surabaya

Mukti Fajar Nur Dewata Anggota KY dan Juru Bicara KY menuturkan, jika vonis bebas ini telah menimbulkan tanda tanya dan kontroversi di tengah masyarakat.

Terlebih, ini dinilai telah mencedarai keadilan.

“Komisi Yudisial (KY) memahami apabila akhirnya timbul gejolak karena dinilai mencederai keadilan,” kata dia saat dihubungi awak media, Jakarta, Kamis, 25 Juli 2024.

Namun, karena tidak ada laporan ke KY maka kata Mukti pihaknya akan menggunakan hak inisiatifnya untuk melakukan pemeriksaan pada kasus tersebut.

“Walau KY tidak bisa menilai suatu putusan, tetapi sangat memungkinkan bagi KY untuk menurunkan tim investigasi.”

“Serta mendalami putusan tersebut guna melihat apakah ada dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH),” ucapnya.

“KY juga mempersilakan kepada publik untuk melaporkan dugaan pelanggaran kode etik hakim jika ada bukti-bukti pendukung agar kasus tersebut dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur berlaku,” terusnya.***

Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Ekonominews.com dan Infofinansial.com

Jangan lewatkan juga menyimak berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Hello.id dan Heijakarta.com

Sedangkan untuk publikasi press release di media ini atau serentak di puluhan media lainnya, klik Rilisbisnis.com (khusus media ekbis) dan Jasasiaranpers.com (media nasional)

WhatsApp Center: 085315557788, 087815557788, 08111157788.

Pastikan download aplikasi portal berita Hallo.id di Playstore (android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik.

Berita Terkait

PROPAMI Gelar SIAR Ramadhan 1447 H, Industri Keuangan Soroti Pentingnya Kompetensi
Akhmad Munir Siap Majukan PWI Melalui Rekonsiliasi dan Digitalisasi
Ribuan Pengunjung Akan Padati Penutupan FORNAS VIII di Mataram
Diplomat Muda Tewas Mencurigakan: Presiden Desak Penyelidikan Tanpa Intervensi
Malaysia Jadi Surga Koruptor, Bos Migas Riza Chalid Jadi Bukti Nyata
KPK Selidiki Dugaan Penyalahgunaan Surat Kementerian oleh Istri Menteri UMKM
KPK Bongkar Dugaan Rente Haji, Ustadz Khalid Ikut Diperiksa
BPOM Ungkap Sembilan OBA Berbahaya dengan Bahan Kimia

Berita Terkait

Jumat, 13 Maret 2026 - 22:55 WIB

PROPAMI Gelar SIAR Ramadhan 1447 H, Industri Keuangan Soroti Pentingnya Kompetensi

Sabtu, 2 Agustus 2025 - 09:43 WIB

Akhmad Munir Siap Majukan PWI Melalui Rekonsiliasi dan Digitalisasi

Kamis, 31 Juli 2025 - 05:51 WIB

Ribuan Pengunjung Akan Padati Penutupan FORNAS VIII di Mataram

Sabtu, 26 Juli 2025 - 09:54 WIB

Diplomat Muda Tewas Mencurigakan: Presiden Desak Penyelidikan Tanpa Intervensi

Jumat, 18 Juli 2025 - 09:30 WIB

Malaysia Jadi Surga Koruptor, Bos Migas Riza Chalid Jadi Bukti Nyata

Berita Terbaru

Pers Rilis

ABC Impact Luncurkan “2025 Impact Review”

Rabu, 29 Apr 2026 - 10:22 WIB