Golkar Papua Usul Jenderal Jadi Wagub Papua

  • Whatsapp

JAYAPURA – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Golkar Papua usulkan 6 nama calon wakil gubernur pengganti almarhum Klemen Tinal yang diserahkan kepada tim koalisi Papua Bangkit jilid II di Hotel Suni Abepura, Kota Jayapura, Rabu (21/07/2021).

Dilansir dari papuainside.com, Wakil Ketua bidang organisasi DPD Golkar Papua, Max Richard Krey, mengatakan enam nama yang diusulkan partai berlambang pohon beringin ini berasal dari kader partai dan non partai golkar.

Bacaan Lainnya
banner 300600

Menurutnya, pengusulan enam nama calon wakil gubernur Papua merupakan hasil keputusan DPD tingkat I dan sudah disetujui DPP berdasarkan aspirasi masyarakat yang ditanda tangani pimpinan partai besutan Airlangga Hartanto tersebut.

“Jadi, 6 nama cawagub yang golkar usulkan itu, Fernando Yansen Tinal, Jhon Tabo, Kenius Kogoya, Ones Pahabol, Paskalis Kossay dan Komjen Pol. Paulus Waterpauw,” kata Max Krey kepada wartawan usai menyerahkan usulan nama cawagub kepada tim koalisi Lukmen Jilid II di Kota Jayapura, Rabu malam.

“Nanti kita lihat mekanisme tim koalisi seperti apa dan rencana rapat koalisi untuk mengumumkan nama – nama calon Wagub Papua, namun Golkar sudah umumkan 6 nama calon,” sambungnya.

Dikatakan, enam calon wakil gubernur Papua belum mendapatkan rekomendasi DPP Golkar Pusat.

“Untuk rekomendasi DPP belum, ini baru rekomendasi DPD I Golkar Papua. Nanti 6 nama itu dikirim ke Jakarta untuk mendapatkan rekomendasi DPP ada 2 nama itu yang kita tidak tahu, itu DPP yang putuskan,” ujar Max.

Menurut Krey, Partai golkar terbuka bukan hanya kader tapi juga menerima aspirasi dari masyarakat itu yang akan akomodir.

“Karena partai golkar ini betul – betul terbuka kepada seluruh masyarakat dan kita tidak hanya mencalonkan kader golkar dalam pencalonan ini,” jelas Max Krey.

Dikatakan, kader golkar banyak yang sudah siap dicalonkan cuma DPD I masih mendengar aspirasi masyarakat yang menginginkan figur untuk memimpin Papua sisa dua tahun terakhir.

“Tentunya keputusan ada di koalisi dan keputusan terakhir di tangan gubernur sesuai aturan Undang – Undang Pilkada,” katanya. [**]