Elektabilitas Prabowo – Gibran Tetap Kokoh, Meskipun di Tengah Arus Kontroversi Tentang Politik Dinasti

Avatar photo

- Pewarta

Senin, 20 November 2023 - 11:58 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pasangan Calon presiden Prabowo Subianto dan Cawapres Gibran Rakabuming Raka. (Dok. Istimewa)

Pasangan Calon presiden Prabowo Subianto dan Cawapres Gibran Rakabuming Raka. (Dok. Istimewa)

Oleh: Vishnu Juwono, Pengamat Politik Kebijakan Publik Universitas Indonesia (UI)

KONTENNEWS.COM – Tingkat elektabilitas Calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terus memperlihatkan tren meningkat.

Menyusul gelombang kritik terkait Politik Dinasti yang menghantui Pemilihan Presiden 2023.

Meski Presiden Joko Widodo dan keluarga menjadi sasaran kritik tajam, popularitas pasangan ini terus unggul dibanding dua pasangan lainnya.

Keputusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dipimpin oleh Prof. Jimly Asshiddiqie dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHU) telah menetapkan pelanggaran etik berat.

Pelanggaran etik berat dilakukan oleh Ketua MK, Prof. Anwar Usman, paman Gibran, terkait batas umur Calon Presiden dan Wakil Presiden bulan Oktober 2023.

Baca artikel lainnya, di sini: Bursa Media Online Melayani Jasa Jual Beli dan Akuisisi Portal Berita yang Masih Berjalan dan Berkualitas

Meski Anwar Usman diberhentikan sebagai Ketua MK, beliau tetap menjabat sebagai hakim MK.

Meskipun Presiden Joko Widodo atau Jokowi mendapat kritik terkait Politik Dinasti, dan bahkan dugaan intervensi di MK, elektabilitas Prabowo dan Gibran tidak terpengaruh.

Hasil survei terbaru dari tiga lembaga survei Indikator, Poltracking, dan Populi menunjukkan popularitas pasangan Prabowo-Gibran melampaui 40 persen.

Dalam pertarungan head to head dengan pasangan Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin, Prabowo-Gibran bahkan mereka mampu meraih lebih dari 50 persen dukungan.

Para pemilih sepertinya telah diyakinkan bahwa penerus kebijakan Presiden Joko Widodo adalah pasangan Gibran-Prabowo.

Baca Juga:

Polisi Juga Ungkap Seorang Aktor yang Ditangkap Bersama Epy Kusnandar, Terkait Kasus Narkotika

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

KPK Tegaskan Direktur Utama Non Aktif PT Taspen Telah Resmi Berstatus Tersangka Kasus Investasi Fiktif

Sejumlah Saksi Diperiksa Terkait Kasus Pemerasan di Rutan Cabang KPK, Azis Syamsudin Mangkir

Terlebih gaya pidato dan berbagai program kebijakan yang dalam bentuk kartu kebijakan dalam beberapa acara benar-benar di desain meniru ayahnya Presiden Jokowi.

Popularitas tinggi Presiden Joko Widodo, dengan tingkat kepuasan mencapai 75 persen, menjadi tantangan bagi pasangan Ganjar-Mahfud dan Amien-Muhaimin.

Meski sebenarnya memiliki rekam jejak lebih lengkap di pemerintahan daerah dan pusat.

Elit partai politik pendukung kedua pasangan sebaiknnya menghentikan upaya menyerang Joko Widodo dan Gibran dengan isu politik dinasti dan pengkhianatan politik.

Seiring mayoritas masyarakat yang tampaknya tidak memprioritaskan hal tersebut.

Mereka sebaiknya menyampaikan proposal kebijakan alternatif terutama dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Yang ditawarkan ke masyrakat yang tentunya di harapkan sebagai alternatif dari kebijakan Presiden Joko Widodo selama lebih dari 9 tahun ini.

Sebaiknya pasangan Ganjar-Mahfud dan Amien-Muhaimin segera mengkampanyekan rekam jejak mereka dan proposal kebijakan sebagai alternatif kebijakan pemerintah Presiden Joko Widodo.

Dengan keyakinan masyarakat bahwa Prabowo-Gibran adalah penerus Presiden Jokowi, pesta demokrasi pemilihan Presiden tahun depan semakin memanas.

Ketiga kandidat Presiden dan Wakil Presiden serta masing-masing elit politik pendukungnya untuk menjalankan kampanye yang konstruktif.

Fokus pada solusi kebijakan, dan merespons aspirasi rakyat dengan proposal kebijakan yang tepat.***

Berita Terkait

Menangkan Pilkada 2024, Sejumlah Pers Daerah dari Pulau Sumatera hingga Pulau Papua Siap Kolaborasi
Alasan Luhut Pandjaitan Ingatkan Prabowo Subianto agar Tidak Bawa Orang Toxic Masuk Pemerintahan
Surya Paloh Angkat Suara Soal Tawaran Kursi Menteri Setelah NasDem Gabung dengan Koalisi Prabowo
Presiden Terpilih Periode 2024 – 2029 Prabowo Subianto Tanggapi Putusan Gugatan Sengketa Pilpres di MK
Syukuran Ulang Tahun ke-65 Mbak Titiek Soeharto Dihadiri Presiden Terpilih Prabowo Subianto
Soal Pemanggilan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di MK, PDI Perjuangan Beri Tanggapan
Pemanggilan dalam Sidang PHPU Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, Begini Tanggapan Airlangga Hartarto
Soal Narasi Jokowi Usulkan Mensesneg Pratikno Masuk Kabinet Prabowo – Gibran, Istana Beri Penjelasan
Konten Media Network (KMN) mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release, content placement, dan iklan. Penting untuk instansi, organisasi, dunia bisnis, dan tokoh publik. Kerja sama, hubungi: 08531-5557788

Berita Terkait

Senin, 27 Mei 2024 - 15:12 WIB

KPK Hadirkan Anak, Istri, hingga Cucu Mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo Sebagai Saksi Sidang Hari Ini

Sabtu, 18 Mei 2024 - 15:18 WIB

KPK Berhasil Amankan Beberapa Bukti Dokumen Terkait Kasus SYL Saat Geledah Rumah Adiknya di Makassar

Sabtu, 18 Mei 2024 - 00:09 WIB

BNSP Adakan Sosialisasi Program Sertifikasi Kompetensi

Selasa, 14 Mei 2024 - 13:42 WIB

KPK Tahan Mantan Direktur PTPN XI Mochamad Cholidi, Kasus Korupsi Pengadaan Lahan Hak Guna Usaha

Jumat, 10 Mei 2024 - 23:51 WIB

Afriansyah Noor Dianugerahi Gelar Adat oleh LPA Kota Lubuklinggau

Kamis, 9 Mei 2024 - 16:18 WIB

KPK Tegaskan Direktur Utama Non Aktif PT Taspen Telah Resmi Berstatus Tersangka Kasus Investasi Fiktif

Kamis, 9 Mei 2024 - 14:15 WIB

Sejumlah Saksi Diperiksa Terkait Kasus Pemerasan di Rutan Cabang KPK, Azis Syamsudin Mangkir

Sabtu, 4 Mei 2024 - 13:34 WIB

KPK Sebut Keluarga SYL Bisa Dikenakan Pasal TPPU Pasif, Jika Tahu dan Terbukti Nikmati Hasil Korupsi

Berita Terbaru

Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) menyelenggarakan kegiatan sosialisasi Program Indonesia Kompeten 2024 di Hotel Pullman, Jakarta (16/5/24). (Doc.BNSP)

Nasional

BNSP Adakan Sosialisasi Program Sertifikasi Kompetensi

Sabtu, 18 Mei 2024 - 00:09 WIB