Menlu Retno Marsudi Banyak Dipuji, Namun Kebijakan Foreign Policy Indonesia dinilai Too Little, Too Late

Oleh: Achmad Nur Hidayat, MPP, konom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta dan CEO Narasi Institute

KONTENNEWS.COM – Dalam kancah diplomasi global, pidato dan simbolisme memiliki kekuatan yang signifikan, namun sering kali, tanpa tindakan nyata, mereka berisiko menjadi tidak lebih dari sekadar lips service.

Ibu Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri Indonesia, baru-baru ini mendapatkan sorotan dan pujian internasional, terutama melalui tindakannya yang menunjukkan solidaritas terhadap Palestina.

Dalam sebuah aksi yang menggugah, Ibu Retno tidak hanya memberikan orasi tetapi juga membacakan puisi yang berjudul “Palestina Saudaraku,” menambahkan sentuhan pribadi dan emosional yang mendalam.

Ini menunjukkan bahwa dukungan Retno Marsudi terhadap Palestina adalah juga dukungan emosional dan budaya, bukan hanya politik.

Namun, di balik pujian tersebut, kebijakan luar negeri Indonesia terhadap pembelaan Palestina dinilai oleh beberapa pihak sebagai ‘too little too late’.

Pidato Ibu Retno di depan PBB yang menegaskan dukungan Indonesia yang tak tergoyahkan terhadap Palestina, serta menyoroti pentingnya hak-hak perempuan dan anak-anak di Afghanistan.

Memang mencerminkan komitmen Indonesia terhadap isu-isu kemanusiaan dan perdamaian global.

Akan tetapi, di balik retorika yang kuat dan posisi moral yang jelas, terdapat ruang untuk kritik yang konstruktif, terutama dalam hal implementasi kebijakan luar negeri yang konkret dan efektif.

Kritik yang akan dibahas dalam opini ini tidak dimaksudkan untuk mengurangi pentingnya pesan yang disampaikan oleh Menlu Retno.

Melainkan untuk mengeksplorasi bagaimana Indonesia, sebagai negara yang memiliki pengaruh signifikan di kancah internasional, dapat lebih lanjut mengoperasionalisasikan dukungannya dalam bentuk tindakan nyata.

Kita akan melihat lebih dekat pada aspek-aspek seperti konsistensi kebijakan luar negeri, pendekatan terhadap solusi dua negara, fokus pada hak perempuan dan anak-anak, kerjasama regional, dan keselarasan dengan norma dan prinsip internasional.

Kritik ini bertujuan untuk memberikan perspektif yang mungkin membantu dalam memperkuat diplomasi Indonesia.

Memastikan bahwa komitmen yang diungkapkan melalui kata-kata diikuti oleh langkah-langkah substantif yang dapat membawa perubahan positif di lapangan.

Posisi Strategis Indonesia

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan anggota G20, memiliki tanggung jawab dan kesempatan unik untuk mempengaruhi isu-isu global, khususnya yang berkaitan dengan komunitas Muslim.

Kķonflik berkepanjangan antara Palestina dan Israel adalah salah satu isu di mana Indonesia berpotensi memainkan peran penting dalam mendorong perdamaian dan keadilan.

Sebagai suara dari negara dengan populasi Muslim terbesar, Indonesia memiliki kesempatan untuk menjadi advokat perdamaian dan keadilan bagi Palestina di panggung dunia. Namun, potensi ini tampaknya belum dimanfaatkan sepenuhnya.

Kapasitas ini memberikan Indonesia kesempatan untuk memimpin inisiatif perdamaian dan mediasi, menawarkan solusi yang berimbang dan berkelanjutan yang menghormati hak-hak semua pihak.

Dengan demikian, Indonesia tidak hanya akan memperkuat posisinya sebagai pemimpin di dunia Muslim, tetapi juga sebagai negara yang aktif dalam mempromosikan perdamaian dan stabilitas global.

Kritik terhadap Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri Indonesia yang dikelola oleh Menteri Luar Negeri saat ini menghadapi kritik tajam.

Kritik ini berfokus pada politisasi isu Palestina dan kurangnya transparansi dalam strategi yang diterapkan.

Kebijakan yang diambil sering kali tampak sebagai reaksi terhadap tekanan politik domestik daripada upaya strategis untuk mempengaruhi perubahan di tingkat internasional.

Pendekatan yang lebih terbuka dan transparan dalam komunikasi kebijakan luar negeri sangat dibutuhkan untuk membangun kepercayaan publik dan mendapatkan dukungan internasional.

Kebijakan luar negeri yang efektif harus didasarkan pada prinsip-prinsip diplomasi yang jelas, dengan tujuan yang terdefinisi dengan baik dan strategi yang dapat diukur efektivitasnya.

Ini akan memungkinkan Indonesia untuk mengambil posisi yang lebih kuat dan berwibawa dalam isu-isu internasional, termasuk konflik Palestina-Israel.

Lemahnya Transparansi dan Komunikasi Publik

Transparansi dan komunikasi publik yang lemah telah menjadi titik kritis dalam penanganan isu Palestina oleh Indonesia.

Publik dan komunitas internasional sering kali dibiarkan dalam kegelapan mengenai langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah.

Kekurangan informasi ini tidak hanya mengurangi dukungan publik tetapi juga membatasi kemampuan Indonesia untuk memobilisasi dukungan internasional.

Komunikasi yang lebih terbuka dan transparan dari Kementerian Luar Negeri akan memungkinkan warga Indonesia dan komunitas internasional untuk memahami dan mendukung upaya pemerintah.

Ini juga akan memperkuat posisi Indonesia dalam negosiasi internasional, karena akan menunjukkan komitmen yang jelas terhadap solusi yang adil dan damai.

Bingung dalam Mengukur Efektivitas

Pengukuran efektivitas tindakan pemerintah dalam mengatasi krisis kemanusiaan sering kali tidak jelas.

Tanpa indikator yang jelas dan evaluasi yang objektif, sulit untuk menentukan apakah kebijakan yang dijalankan telah berhasil atau tidak.

Evaluasi yang objektif dan transparan akan memungkinkan pemerintah untuk menyesuaikan strateginya secara real-time dan meningkatkan efektivitas tindakannya.

Pasif dalam Diplomasi

Kritik terhadap diplomasi Indonesia yang pasif menyoroti kebutuhan akan strategi yang lebih jelas dan terfokus.

Tindakan yang dianggap “too little too late” merugikan citra Indonesia sebagai negara yang peduli dan aktif dalam isu kemanusiaan.

Sebuah pendekatan yang lebih proaktif dan tegas dalam diplomasi internasional akan memperkuat posisi Indonesia dan memperjelas komitmennya terhadap perdamaian dan keadilan.

Strategi Diplomasi yang Jelas dan Berani

Indonesia membutuhkan strategi diplomasi yang jelas dan berani yang mencerminkan komitmen nyata terhadap penyelesaian konflik Palestina-Israel.

Strategi ini harus mencakup langkah-langkah konkret yang tidak hanya menunjukkan solidaritas tetapi juga memiliki dampak nyata dalam upaya perdamaian.

Meningkatkan Peran Indonesia dalam Menghentikan Konflik

Untuk meningkatkan perannya dalam menghentikan konflik Palestina-Israel, Indonesia harus memanfaatkan hubungan diplomatik dan otoritas moralnya untuk memfasilitasi dialog dan pemahaman antara pihak-pihak yang bertikai.

Ini bisa melibatkan penyelenggaraan pembicaraan perdamaian, menawarkan diri sebagai mediator netral, dan menggunakan pengaruhnya dalam organisasi internasional.

Seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) untuk mendapatkan dukungan untuk resolusi damai.

Selain itu, Indonesia dapat menginisiasi dan mendukung resolusi internasional yang mempromosikan solusi dua negara, mengakui kedaulatan dan hak kedua bangsa untuk hidup dalam damai.

Dengan demikian, Indonesia tidak hanya mendukung Palestina tetapi juga berkontribusi pada stabilitas kawasan, yang merupakan kepentingan yang lebih luas dari perdamaian dan keamanan internasional.

Upaya diplomatik Indonesia juga harus didukung dengan bantuan kemanusiaan dan dukungan untuk inisiatif masyarakat sipil yang mendorong pemahaman dan rekonsiliasi bersama.

Pendekatan ini akan membantu mengatasi biaya manusia dari konflik dan membangun fondasi untuk perdamaian yang abadi.

Selain itu, Indonesia harus memastikan bahwa tindakan kebijakan luar negerinya konsisten dan selaras dengan pernyataan publiknya untuk menjaga kredibilitas di panggung internasional.

Dengan mengadopsi pendekatan yang lebih proaktif dan strategis dalam diplomasi, Indonesia dapat menunjukkan komitmennya terhadap perdamaian dan keadilan di Timur Tengah dan lebih luas lagi.

Pada akhirnya, meningkatkan peran Indonesia dalam menghentikan konflik Palestina-Israel akan memerlukan upaya yang terkoordinasi.

Menggabungkan kecerdikan diplomatik, kemitraan strategis, dan komitmen nyata terhadap prinsip-prinsip hukum internasional dan hak asasi manusia.

Melalui upaya seperti itu, Indonesia dapat membantu menciptakan momentum baru menuju resolusi damai dari salah satu konflik terlama dalam sejarah modern.***