Pelaku Korupsi Harus Dihukum Berat, Prabowo Subianto Sebut Berantas Korupsi Perlu Perbaikan Birokrasi

Avatar photo

- Pewarta

Minggu, 10 September 2023 - 18:44 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menghadiri acara Konsolidasi Zona III Pemenangan Pileg Partai Bulan Bintang di Hotel Pangeran Beach, Padang. (Instagram.com/@prabowo)

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menghadiri acara Konsolidasi Zona III Pemenangan Pileg Partai Bulan Bintang di Hotel Pangeran Beach, Padang. (Instagram.com/@prabowo)

ON24JAM.COM – Calon presiden sekaligus Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra Prabowo Subianto menegaskan bahwa pelaku tindak korupsi harus dihukum seberat-beratnya.

“Untuk berantas korupsi, birokrasi harus kita perbaiki, gaji-gajinya (ASN juga harus diperbaiki) untuk hilangkan korupsi.”

“Korupsi harus kita berantas. Dengan ekonomi yang baik, gaji yang baik, saya kira tidak perlu orang korupsi. Kalau korupsi, hukum seberat-beratnya,” tegas Prabowo Subianto.

Lebih lanjut, Prabowo Subianto menyoroti bagaimana sistem politik di Indonesia harus diperbaiki lantaran berpotensi memunculkan bandar-bandar politik.

Padahal, untuk mengabdi kepada masyarakat menurut Prabowo Subianto tidak harus seperti itu.

Baca artikel menarik lainnya, di sini: Prabowo Subianto Ungkap Sejumlah Rencana Kebijakan dalam Program ‘Best Results Fast 2024 – 2029’

“Kalau tidak punya uang, maka susah maju dan susah nyaleg. Ini harus kita ubah, harus kita pikirkan nanti.”

“Cari pakar-pakar, bagaimana sistemnya. Masa orang mau mengabdi harus cari uang banyak, dari mana?,” ungkap Prabowo Subianto.

“Artinya nanti ada bandar-bandar politik, tidak hanya bandar judi,” sambung Prabowo Subianto.

Prabowo Subianto kemudian mengelaborasi yang dimaksud bandar politik dengan satu contoh, di mana terdapat pihak yang pada awalnya memberikan dana.

Untuk membantu pencalonan seseorang sebagai Bupati, kemudian menjadikan hal tersebut sebagai bentuk ‘hutang budi’.

“Begitu jadi bupati, yaa dia ada hutang budi, minta izin ini, minta izin itu,” jelas Prabowo Subianto.

Baca Juga:

Polisi Juga Ungkap Seorang Aktor yang Ditangkap Bersama Epy Kusnandar, Terkait Kasus Narkotika

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

KPK Tegaskan Direktur Utama Non Aktif PT Taspen Telah Resmi Berstatus Tersangka Kasus Investasi Fiktif

Sejumlah Saksi Diperiksa Terkait Kasus Pemerasan di Rutan Cabang KPK, Azis Syamsudin Mangkir

Untuk itu, Prabowo Subianto berharap ke depannya akan ada banyak pihak dan pakar yang berfokus pada hal tersebut

Karena menurutnya sistem politik untuk mengabdi pada rakyat tidaklah mahal.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat menyampaikan pidato politiknya di acara “Konsolidasi Zona III Pemenangan Pilpres Partai Bulan Bintang dan Pemenangan Prabowo Subianto Calon Presiden RI 2024”.

Kegiatan digelar di Hotel Pangeran Beach, Padang, Sumatera Barat, Sabtu, 9 September 2023.

“Jadi, saudara-saudara, saya yakin profesor Yusril, ahli tata negara, bisa memikirkan bagaimana sistem politik yang tidak mahal untuk rakyat kita,” pungkas Prabowo Subianto.***

Berita Terkait

Menangkan Pilkada 2024, Sejumlah Pers Daerah dari Pulau Sumatera hingga Pulau Papua Siap Kolaborasi
Alasan Luhut Pandjaitan Ingatkan Prabowo Subianto agar Tidak Bawa Orang Toxic Masuk Pemerintahan
Surya Paloh Angkat Suara Soal Tawaran Kursi Menteri Setelah NasDem Gabung dengan Koalisi Prabowo
Presiden Terpilih Periode 2024 – 2029 Prabowo Subianto Tanggapi Putusan Gugatan Sengketa Pilpres di MK
Syukuran Ulang Tahun ke-65 Mbak Titiek Soeharto Dihadiri Presiden Terpilih Prabowo Subianto
Soal Pemanggilan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di MK, PDI Perjuangan Beri Tanggapan
Pemanggilan dalam Sidang PHPU Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, Begini Tanggapan Airlangga Hartarto
Soal Narasi Jokowi Usulkan Mensesneg Pratikno Masuk Kabinet Prabowo – Gibran, Istana Beri Penjelasan
Konten Media Network (KMN) mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release, content placement, dan iklan. Penting untuk instansi, organisasi, dunia bisnis, dan tokoh publik. Kerja sama, hubungi: 08531-5557788

Berita Terkait

Senin, 27 Mei 2024 - 15:12 WIB

KPK Hadirkan Anak, Istri, hingga Cucu Mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo Sebagai Saksi Sidang Hari Ini

Sabtu, 18 Mei 2024 - 15:18 WIB

KPK Berhasil Amankan Beberapa Bukti Dokumen Terkait Kasus SYL Saat Geledah Rumah Adiknya di Makassar

Sabtu, 18 Mei 2024 - 00:09 WIB

BNSP Adakan Sosialisasi Program Sertifikasi Kompetensi

Selasa, 14 Mei 2024 - 13:42 WIB

KPK Tahan Mantan Direktur PTPN XI Mochamad Cholidi, Kasus Korupsi Pengadaan Lahan Hak Guna Usaha

Jumat, 10 Mei 2024 - 23:51 WIB

Afriansyah Noor Dianugerahi Gelar Adat oleh LPA Kota Lubuklinggau

Kamis, 9 Mei 2024 - 16:18 WIB

KPK Tegaskan Direktur Utama Non Aktif PT Taspen Telah Resmi Berstatus Tersangka Kasus Investasi Fiktif

Kamis, 9 Mei 2024 - 14:15 WIB

Sejumlah Saksi Diperiksa Terkait Kasus Pemerasan di Rutan Cabang KPK, Azis Syamsudin Mangkir

Sabtu, 4 Mei 2024 - 13:34 WIB

KPK Sebut Keluarga SYL Bisa Dikenakan Pasal TPPU Pasif, Jika Tahu dan Terbukti Nikmati Hasil Korupsi

Berita Terbaru

Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) menyelenggarakan kegiatan sosialisasi Program Indonesia Kompeten 2024 di Hotel Pullman, Jakarta (16/5/24). (Doc.BNSP)

Nasional

BNSP Adakan Sosialisasi Program Sertifikasi Kompetensi

Sabtu, 18 Mei 2024 - 00:09 WIB