Sidang MK, Pemilih Ganda Jadi Alasan Sengketa Pilkada Tojo Una-una

  • Whatsapp
Kuasa Hukum Perkara Nomor 28/PHP.BUP-XIX/2021 Agus Walahi, SH menjelaskan pokok permohonan dalam sidang PHP Kepala Daerah Bupati Tojo Una-Una, Kamis (28/1/2021) di Ruang Sidang Pleno MK. [Foto: Humas]

JAKARTA, – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 (PHP Kada 2020), pada Kamis kemarin (28/1/2021).

Pada Sesi ketiga dari Panel III ini memeriksa tiga perkara, salah satunya permohonan perkara Nomor 28/PHP.BUP-XIX/2021 untuk PHP Kepala Daerah Kabupaten Tojo Una-Una,

Bacaan Lainnya
banner 300600

Sidang Panel III tersebut dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang didampingi Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul, dan Hakim Konstitusi Saldi Isra.

Pada kesempatan tersebut diruang sidang, Agus Walahi selaku kuasa hukum perkara yang teregistrasi Nomor 28/PHP.BUP-XIX/2021 menyebutkan permohonan ini diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tojo Una-Una Nomor Urut 2 Rendi M. Afandy Lamadjido dan Hasan Lasiata.

“Memohonkan pembatalan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 502/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020,” sebut Agus.

Sesuai pokok permohonan, Agus mengatakan adanya selisih perolehan suara Pemohon lebih dikarenakan adanya pencoblos ganda dengan menggunakan KTP-el dan Surat Keterangan (Suket) yang tidak diketahui keabsahannya.

Menurutnya, hal ini diduga berdampak pada perolehan suara Paslon Nomor Urut 3 Mohammad Lahay dan Ilham yang memeroleh 33.822 suara, sedangkan Pemohon memeroleh 33.028 suara.

“Peristiwa ini terjadi pada hampir 83 TPS,” sebut Agus dalam Ruang Sidang Pleno MK.

Usai mendengar penjelasan Pemohon, Hakim Konstitusi Arief menunda persidangan, dan sidang selanjutnya akan digelar pada Jumat, 5 Februari 2021 pukul 13.30 WIB untuk Perkara Nomor 28/PHP.BUP-XIX/2021 dengan agenda mendengarkan jawaban Termohon serta keterangan dari pihak Terkait dan Bawaslu. [JF/red]

banner 300600