Sejumlah Pihak yang Minta Menkominfo Budi Arie Setiadi Mundur, Begini Respons Presiden Jokowi

Avatar photo

- Pewarta

Rabu, 3 Juli 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi. (Facebook.com/@Budi Arie Setiadi)

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi. (Facebook.com/@Budi Arie Setiadi)

KONTENNEWS.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons desakan sejumlah pihak yang meminta Budi Arie Setiadi mundur.

Dari jabatan sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).

Desakan itu dikaitkan dengan insiden peretasan dalam bentuk ransomware pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS)

Yang terjadi di Surabaya sejak Rabu (17/6/2024), yang berakibat server sejumlah lembaga dan kementerian lumpuh.

Desakan agar Budi Arie Setiadi mundur dari jabatan Menkominfo RI, salah satunya disuarakan Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet).

Dengan menggalang petisi via laman change.org yang dibuka sejak 26 Juni 2024.

Hingga hari ini, petisi bertajuk “PDNS Kena Ransomware, Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi Harus Mundur!” telah ditandatangani sebanyak 22.177 warga net.

PDNS 2 di Surabaya mengalami serangan siber dalam bentuk ransomware bernama Brain Chiper, varian terbaru dari Lockbit 3.0.

Puncaknya, PDNS mulai tidak bisa diakses sejak Kamis (20/6/2024) yang berakibat layanan publik tidak bisa diakses, termasuk layanan imigrasi.

Safenet menyebut, terdapat sedikitnya 282 instansi pemerintah pengguna PDNS yang terdampak serangan siber tersebut.

Baca Juga:

ASEAN 2045: Prabowo Perkuat Komitmen Integrasi Kawasan di KTT ke-46

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Drama di Balik Sidang Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, KPK Belum Putuskan Periksa Firli Bahuri

Secarik Ijazah Menjadi Medan Politik yang Absurd di Di Tengah Pusaran Hoaks dan Gugatan Hukum,

Pemerintah menargetkan pemulihan atas serangan siber PDNS 2 di Surabaya rampung pada bulan ini.

Presiden Jokowi merespons desakan sejumlah pihak yang meminta Budi Arie Setiadi mundur.

“Semuanya sudah dievaluasi,” kata Presiden Jokowi, Rabi (3/6/2024).

Jokowi menyampaikan usai meresmikan ekosistem baterai dan kendaraan listrik Korea Selatan di Karawang, Jawa Barat, Rabu, merespons desakan tersebut.

Sebelumnya, Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya cadangan data nasional guna mengantisipasi insiden serupa terulang di kemudian hari.

“Di back up semua data nasional kita, sehingga kalau ada jadian, kita tidak terkaget-kaget,” katanya.***

Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Businesstoday.id dan Kongsinews.com

Jangan lewatkan juga menyimak berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Ekspres.news dan Femme.id

Sedangkan untuk publikasi press release di media ini atau serentak di puluhan media lainnya, klik Rilisbisnis.com (khusus media ekbis) dan Jasasiaranpers.com (media nasional)

WhatsApp Center: 08531555778808781555778808111157788.

Pastikan download aplikasi portal berita Hallo.id di Playstore (android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik.

Berita Terkait

Secarik Ijazah Menjadi Medan Politik yang Absurd di Di Tengah Pusaran Hoaks dan Gugatan Hukum,
Beginilah 5 Jalan yang Dilakukan Press Release untuk Lakukan Perbaikan Citra dan Pulihkan Nama Baik
Sufmi Dasco Ahmad Jadi Tokoh Kunci di Balik Rencana Pertemuan Prabowo Subianto – Megawati Soekarnoputri
Soal Peluang AHY Ikuti Jejak SBY di 2030, Partai Demokrat Merespons Positif Terkait Pernyataan Presiden
AHY Terpilih Menjadi Ketua Umum Partai Demokrat Periode 2025 – 2030, SBY Menjadi Ketua Majelis Tinggi
Menteri Hukum Tanggapi Soal Tudingan Intervensi Kekuasaan Kehakiman oleh Presiden Prabowo Subianto
Gusdurian Minta Usut Tuntas, Pagar Laut Bukti Pelanggaran Hukum Pihak Tertentu dan Pemerintah
Masih Belum Jelas, Kepastian Waktu Pertemuan Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto

Berita Terkait

Sabtu, 17 Mei 2025 - 06:46 WIB

Secarik Ijazah Menjadi Medan Politik yang Absurd di Di Tengah Pusaran Hoaks dan Gugatan Hukum,

Senin, 28 April 2025 - 07:47 WIB

Beginilah 5 Jalan yang Dilakukan Press Release untuk Lakukan Perbaikan Citra dan Pulihkan Nama Baik

Rabu, 9 April 2025 - 08:58 WIB

Sufmi Dasco Ahmad Jadi Tokoh Kunci di Balik Rencana Pertemuan Prabowo Subianto – Megawati Soekarnoputri

Kamis, 27 Februari 2025 - 07:06 WIB

Soal Peluang AHY Ikuti Jejak SBY di 2030, Partai Demokrat Merespons Positif Terkait Pernyataan Presiden

Selasa, 25 Februari 2025 - 14:35 WIB

AHY Terpilih Menjadi Ketua Umum Partai Demokrat Periode 2025 – 2030, SBY Menjadi Ketua Majelis Tinggi

Berita Terbaru