Penggunaan Identitas NU Sebagai Modal Politik Dilarang oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

KONTENNEWS.COM – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menegaskan siapapun yang ikut berpolitik tidak boleh menggunakan nama NU saat berpolitik.

“Siapapun itu, walaupun orang NU ndak boleh menggunakan identitas NU sebagai modal politik,” tegas Gus Yahya, di Kantor Pusat PBNU, Jakarta, Kamis, 25 Mei 2023.

Gus Yahya menegaskan siapapun anggota NU yang berkompetisi di kancah pemilu harus memiliki kredibilitas, prestasi, dan daya tawar sendiri, serta bukan hanya sekedar mengandalkan nama NU saja.

ADVERTISEMENT

Baca Juga:

Presiden Terpilih Periode 2024 – 2029 Prabowo Subianto Tanggapi Putusan Gugatan Sengketa Pilpres di MK

Soal Pemanggilan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di MK, PDI Perjuangan Beri Tanggapan

Pemanggilan dalam Sidang PHPU Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, Begini Tanggapan Airlangga Hartarto

SCROLL TO RESUME CONTENT

Gus Yahya mengatakan pihaknya akan selalu mengupayakan politik yang bermoral dan tidak akan mengandalkan politik identitas yang hanya menyandarkan penggalangan dukungan berdasarkan identitas tertentu.

“Politik identitas ini adalah politik yang mengedepankan identitas kelompok-kelompok primer, ini bisa berbahaya bagi integritas masyarakat,” ujarnya.

Baca artikel menarik lainnya, di sini: Daftar Lengkap 10 Simulasi Pasangan Capres dan Calon Wapres yang akan Dibahas Relawan Projo

Dia menyebutkan politik identitas dapat berbahaya bagi masyarakat karena akan mendorong adanya perpecahan di dalam masyarakat.

Gus Yahya menyebut dirinya tidak menginginkan dengan apa yang disebut sebagai politik Islam atau bahkan politik yang menggunakan identitas NU.

“Jadi kami tidak mau seandainya nanti ada kompetitor kampanye yang menyebutkan ‘pilih orang NU,’ misalnya, kita tidak mau itu,” ujarnya.

Dia berharap jika memang ada segelintir pihak yang ingin bekerja sama dengan NU dalam kancah politik, maka harus mengedepankan visi dan tawaran-tawaran yang menarik.***